Soal Kelanjutan Subsidi Motor Listrik dari Pemerintah, Ini Kata Menteri Bahlil

Soal Kelanjutan Subsidi Motor Listrik dari Pemerintah, Ini Kata Menteri Bahlil

Motor listrik Smoot Zuzu sudah buka pre order-Smoot-

JAKARTA, MOTOREXPERTZ.COM - Pemerintah berencana untuk memberikan subsidi terhadap pembelian motor listrik.

Saat ini, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan, dimana pemerintan sedang mengatur formulasi perihal pengaturan subsidi motor listrik.

Hal ini disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.

Mengutip Motorplus-online.com, Bahlil mengatakan formulasi yang dimaksud mencakup industri manufaktur berorientasi nasional dan ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan kendaraan listrik sebagai transportasi harian, dan sebagainya.

BACA JUGA:Motor Matic Yamaha NMAX Jadi Rebutan Keluarga di Gorontalo, Unjungnya ke Pengadilan

BACA JUGA:Dukung Semangat Kekeluargaan, Yamaha Gelar Yamaha FreeGo Family Day

Ia menambahkan Indonesia jangan sampai kemudian hanya dimanfaatkan oleh negara lain yang akhirnya menjadi pasar saja.

Menurut Bahlil, Indonesia memiliki banyak potensi untuk menjadi pemain kunci di era elektrifikasi kendaraan bermotor.

Ia mencontohkan Thailand, yang banyak memberikan sweetener (insentif) yang kemudian merangsang industrinya dibangun di sana.

Bahlil menegaskan jika Indonesia tidak boleh kalah. Dikatakan Bahlil, kita memiliki pasar yang besar, maka jangan sampai pasar kita ini dilakukan penetrasi dengan produk-produk dari luar negeri.

BACA JUGA:Seratusan Motor Knalpot Brong di Solo Dikandangkan Polisi

BACA JUGA:Demi Keselamatan, Pengendara Motor Dilarang Melintasi Jalan Layang Non Tol

Dalam kesempatan sama, ia pun mendorong para pelaku industri kendaraan listrik Tanah Air untuk melakukan penetrasi ke pasar-pasar ekspor karena peluangnya sekarang begitu besar.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 & Seminar Outlook Industri 2023, menyampaikan bahwa insentif kendaraan listrik yang akan berlaku pada tahun 2023 saat ini sedang difinalisasi.

Sumber: